Mahasiswa Minta Kadis PUPR Kab Bogor Dicopot

Mahasiswa Minta Kadis PUPR Kab Bogor Dicopot
Aksi mahasiswa saat ujuk rasa di depan gedung PUPR Kabupaten Bogor

BOGOR - Gerakan Mahasiswa Suara Rakyat (GEMASURA) kembali berunjuk rasa yang kedua kalinya di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada Rabu, 05/05/2021. Aksi puluhan mahasiswa tersebut menuntut Bupati Bogor untuk mencopot kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor. 

M Hafiz, Ketua GEMASURA menuturkan aksi kedua ini lantaran belum adanya tanggapan dari pemerintah daerah atas tuntutannya, "aksi kami pertama belum ada jawaban dari PUPR, Bupati dan Kejaksaan Negeri" ungkap Hafiz 

Dalam TA 2019 pada anggaran Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan ditemukan kekurangan volume fisik pada 10 paket pekerjaan jalan di DPUPR Kabupaten Bogor sebesar Rp.1.275.746.804, 29 dari data BPK RI. 

Lanjutnya, dalam 10 paket tersebut anehnya dinyatakan selesai 100%, padahal proyek dinyatakan selesai jika sesuai nilai kontrak,  "Ini ada apa? Apakah ada kongkalikong? Saya harap aparatur penegak hukum melakukan penyelidikan jangan sampai ini terulang tiap tahunnya?". Tambahnya. 

Disamping itu, Robby Darwish selaku Koordinator Lapangan menambahkan berdasarkan pemerikasaan fisik secara uji petik atas revitalisasi Gedung Kantor Kejari Kabupaten Bogor menunjukkan terdapat selisih antara volume terpasang dengan volume pekerjaan pada kontrak sebesar Rp1.582.901.939, 20 dan denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia sebesar Rp174.165.105, 34. "Permasalahan tersebut mengakibatkan adanya kelebihan pembayaran atas kekurangan volume fisik pekerjaan dan kekurangan penerimaan atas denda yang belum dikenakan kepada penyedia dengan jumlah tersebut". Jelasnya 

Robby berharap, Bupati Bogor bisa tegas terhadap anak buahnya, karena temuan BPK RI tersebut sangat jauh dari visi misi pancakarsa serta dalam percepatan pembangunan kabupaten yang memiliki selogan Bogor Tegar Beriman. 

Adapun tuntutan mahasiswa yaitu ;
1. Menuntut DPUPR menjalankan rekomendasi BPK RI terhadap permasalahan tersebut.

2. Menuntut Aparatur Penegak Hukum untuk melakukan audit internal DPUPR Kabupaten Bogor.

3. Copot Kepala DPUPR karena adanya dugaan kongkalikong penguasaha dan oknum pejabat DPUPR

Editor: FERI

JABAR BOGOR
Feri

Feri

Related Posts

Peringkat

Profle

WartaKampus.com

Yandi Arief

Yandi Arief

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Sep 6, 2020

Narsono Son

Narsono Son

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 4

Registered: Sep 20, 2020

UNEJ

UNEJ

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 2

Registered: Oct 16, 2020

Udin Komarudin

Udin Komarudin

Postingan Bulan ini: 0

Postingan Tahun ini: 0

Registered: Oct 21, 2020

Follow Us

Recommended Posts

Kemendikbudrisrek Luncurkan Program Sertifikasi Dosen 2021
Wapres Ma’ruf Amin Lantik 1.529 Pamong Praja IPDN Angkatan XXVIII
Dirjen Dikti Nizam: Kolaborasi PT Bersama Lembaga Riset dan Industri, Tingkatkan Inovasi
Nadiem Makarim: 22.000 Mahasiswa Lolos Jadi Peserta Kampus Mengajar Angkatan 2
23 Perguruan Tinggi Kolaborasi Melakukan Riset Kebencanaan Wilayah Bali